GO BENGKULU, LEBONG – Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Lebong yang belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi sejak tahun 2019 lalu kabarnya mulai disalurkan dan dicicil oleh Pemerintah Provinsi. Kabarnya, DBH tahun 2019 dan 2020 yang belum disalurkan ini nilainya mencapai Rp 21 miliar.
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Lebong, Erik Rosadi, SSTP., M.Si, melalui Kepala Bidang Pendapatan, Rudi Hartono, SE., M.Ak, pihak Provinsi sudah mulai menyalurkan DBH untuk Kabupaten Lebong, hanya saja belum sepenuhnya alias belum lunas.
Kata Rudi, DBH tersebut mulai dicicil oleh pihak Provinsi di sekitar awal tahun lalu. Dijelaskannya, hingga Maret pihak Provinsi sudah menyalurkan tiga kali. Pertama pada 20 Januri disalurkan senilai Rp 3,2 miliar. Kemudian di tanggal 4 Maret ada lagi transfer senilai Rp 6 miliar dan terakhir ada lagi sekitar Rp 5,4 miliar.
“Jadi total yang sudah masuk sekitar Rp 14,7 miliar, sisanya sekitar 7 miliar lagi. Kabarnya dalam waktu dekat akan ditransfer lagi sekitar Rp 1,2 miliar,” ujar Rudi.
Selain DBH Provinsi, Rudi mengaku DBH dari Pemerintah Pusat juga belum dibayar sepenuhnya, dan masih tersisa sekitar Rp 3 miliar lagi.
Ditanya terkait keterlambatan penyaluran tersebut, Rudi pun tampak kebingungan menjelaskan. Dirinya mengaku sudah berulang kali koordinasi dengan pihak Provinsi, bahkan dirinya mengaku sudah mendatangi pihak BKD Provinsi untuk menanyakan langsung terkait hal itu tapi tidak membuahkan hasil dan tidak mendapati alasan yang jelas.
“Selama ini upaya kita sudah cukup, mulai dari menyurati, kemudian minta hearing, bahkan mendatangi langsung tapi belum ada jawaban yang jelas,” kata Rudi.
Dia juga menyampaikan, DBH merupakan salah satu komponen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan tertundanya DBH, tentu akan berdampak pada program yang sudah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten.
“Semoga ke depan DBH kita lancar dan tidak ditunda-tunda lagi agar program yang sudah kita rancang bisa berjalan dengan baik,” tandasnya. (YF)
