Tak taat Pajak, ADD 8 Desa Terancam Ditunda

0
258
Rudi H
Kepala Bidang Pendapatan, BKD Lebong, Rudi Hartono, SE., M.Ak

GO BENGKULU, LEBONG – Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun 2021 untuk 8 desa di Kabupaten Lebong terancam ditunda. Pasalnya, 8 desa tersebut tercatat sebagai desa yang tak taat Pajak. Buktinya tercatat hingga 31 Desember 2020 lalu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 8 desa tersebut masih nol persen.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Lebong, Erik Rosadi, SSTP., M.Si, melalui Kepala Bidang Pendapatan, Rudi Hartono, SE., M.Ak, tercatat hingga tanggal 31 Desember 2020, akhir tahun lalu, 8 desa tersebut belum sama sekali belum menyetor PBB desanya. Bukan hanya segelintir orang tapi seluruhnya termasuk kepala desanya.

Delapan desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan, meliputi, Desa Gunung Alam, Kota Baru Santan, Tik Teleu dan Pelabai, Kecamatan Pelabai. Kemudian Desa Tangua, Kecamatan Uram Jaya. Desa Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning. Desa Tabeak Kauk, Kecamatan Lebong Sakti, dan Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang.

“Masih nol persen, berarti termasuk kepala desanya juga tak taat pajak,” ungkap Rudi.

Rudi juga menyampaikan, pihaknya akan segera melayangkan surat peringatan kepada mereka (desa, red) yang PBB nya masih nol persen dan diberi tenggat waktu hingga 25 Januari mendatang untuk segera melunasi. Jika tidak juga dibayar, maka kepada mereka (Desa PBB nol persen, red) akan diberi sanksi berupa penundaan penyaluran ADD (Alokasi Dana Desaa) tahap I tahun 2021.

Lebih jauh beliu menceritakan, dari 8 desa tersebut memang ada satu desa yang telah menyetorkan PBB nya, yakni, Desa Kota Baru Santan. Kendati demikian, pihaknya tetap akan melayangkan surat kepada desa tersebut karena menyetorkan PBB nya sudah lewat tanggal jatuh tempo, bahkan sudah lewat tahun.

“Surat dari Sekda sudah turun, besok kami akan layangkan surat teguran ke  8 desa yang PBB nya masih nol persen,” imbuhnya.

Rudi juga menyampaikan rincian nilai tunggakan PBB masing-masing 8 desa tersebut. Yakni, Desa Tangua senilai Rp 5.630.488, Gunung Alam Rp 7.270.580, Kota Baru Santan Rp 1.645.840, Tik Teleu Rp 3.775.187, dan Pelabai Rp 2.871.941. Lalu, Desa Talang Ratu Rp 6.393.716, Pelabuhan Talang Leak Rp 4.645.512 dan Tabeak Kauk Rp 4.050.528.

“Bagi mereka yang menunggak dikenakan sanksi denda sebesar 2 persen setiap bulannya. Jika satu tahun, diakumulasikan berarti 24 %. Semoga ke depan hal seperti ini tidak terjadi lagi, sebab, berpengaruh terhadap PAD kita,” tandasnya. (YF)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here