Pengadaan Lahan Kantor Camat, Kejari Kepahiang Tetapkan 2 Orang Tersangka

0
768
tersangka pengadaan lahan kantor camat tabat karai 2

GO BENGKULU, KEPAHIANG – Buntut dari pengadaan lahan kantor camat Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tahun 2015 silam akhirnya menyeret tersangka. Tersangkanya adalah AR selaku pemilik lahan dan AS selaku PPTK dalam kegiatan pengadaan tersebut. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (14/12/2020), setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang sejak 2019 lalu. Dari hasil penyelidikan terungkap pengadaan kantor camat tersebut ternyata tidak melalui KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) sebelumnya sehingga kuat dugaan harga tanah tersebut dibayar dengan harga melampaui semestinya (Mark up, red).

seperti yang diuangkapkan Kajari Kepahiang, Ridwan, SH, dalam jumpa pers Senin (14/12/2020), dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya, diketahui lahan milik AR tersebut dibayar dengan harga Rp 1,1 milyar, dan nilai tesebut tanpa adanya kajian dari KJPP sebelumnya. Akibatnya, kuat dugaan kegiatan tersebut menimbulkan kerugian negara (KN) sekitar Rp 261 juta.

“Kita sudah melakukan penyelidikan sejak 2019 lalu dan sudah memeriksa beberapa orang saksi. Berdasarkan keterangan saksi dan berkas yang kita periksa kuat dugaan kegiatan pengadaan lahan utuk kantor camat Tebat Karai tersebut menimbulkan KN sekitar Rp 261 juta. Pasalnya pengadaan lahan tersebut tidak melalui KJPP sebelumnya tetapi dibuat seolah-olah ada atau modus,” jelas Kajari didampingi Kasi Pidsus Riky Muriza, SH., MH, Kasi Intel, Arya Marsepa, SH, Kasi Datun dan Kasubbagbin, saat jumpa pers bersama awak media.

Kajari juga menjelaskan, atas perbuatannya kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara untuk tersangka AR, akan dikenakan pasal berlapis dengan pasal tindak pidana benturan kepentingan dalam pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, karena pada saat itu tersangka AR menjabat sebagai anggota DPRD.

“Untuk sementara kedua tersangka kita titipkan di rutan Polres Kepahiang sembari menunggu jadwal persidangan,” imbuhnya.

Terkait apakah pihak Banggar (Badan Anggaran) DPRD di tahun 2014 lalu juga terlibat, Kajari menjelaskan, pihak Banggar dalam hal ini sifatnya hanya mengetahui dan menyetujui anggaran untuk pengadaannya saja dan tidak terlibat dalam proses pengadaan lahan tersebut.
“Kalau Banggarkan cuma mengetahui dan menyetujui anggarannya saja, mereka tidak terlibat dalam proses pengadaan tersebut,” tandasnya. (**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here