GO BENGKULU, KEPAHIANG – Ada yang sedikit berbeda dengan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Pasalnya, Pilkada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati ini berlangsung di tengah maraknya penyebaran wabah Covid-19. Berlangsung di tengah pandemi Covid-19, ada beberapa hal yang harus dipatuhi terkait protokol kesehatan, meliputi wajib memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Termasuk petugas atau yang dikenal dengan penyelenggara Pemilu wajib diperiksa kondisi kesehatannya dan dipastikan bebas dari Covid-19. Untuk memastikan itu, KPU Kepahiang bakal melakukan rapid test massal kepada seluruh petugas TPS yang akan bertugas di hari pemungutan suara 9 Desember mendatang. Sedikitnya ada sebanyak 4000 petugas yang akan dirapid test, meliputi KPPS, PPS, termasuk Linmas.
“Semuanya akan kita rapid test, mulai dari KPPS, PPS, termasuk Linmas,” kata Ketua KPU Kepahiang, Mirzan Pranoto Hidayat.
Sementara itu, untuk melakukan rapid test tidaklah gratis. Diakui Mirzan, biayanya mencapai Rp 135 ribu per orang.
“Saya kurang tahu persis biayanya berapa, apakah Rp 135 ribu, apa Rp 115 ribu per orang. Karena berpedoman dengan Permenkes, biaya rapid test paling tinggi Rp 150 ribu,” terangnya.
Ditanya sumber biayanya dari mana, Mirzan mengaku pembiayaannya bersumber dari anggaran yang ada di KPU. Dia menyebut, semua biaya akan ditaggung KPU, pihaknya menjalin MoU dengan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes). Untuk pelaksanaan rapid test akan digelar di puskesmas-puskesmas terdekat di masing-masing wilayah yang ada di Kabupaten Kepahiang.
“Kita jalin MoU dengan Dinkes (Dinas Kesehatan), pelaksanaan rapid test akan dilaksanakan di masing-masing Puskesmas terdekat di masing-masing wilayah. Kalu masalah biaya, semuanya kita (KPU, red) yang tanggung,” tuturnya.
Lebih jauh beliau menjelaskan, saat ini rapid test masih berlangsung dan masih menunggu hasil test. Jika nanti ada yang reaktif, pihaknya tidak akan mengganti petugas tersebut, tapi yang bersangkutan diwajibkan untuk isolasi mandiri. Tapi jika jumlahnya (reaktif, red) mencapai setengah dari petugas yang ada, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk petunjuk selanjutnya.
“Saat ini masih berlangsung (rapid test, red), kita masih menunggu hasilnya. Jika ada yang reaktif, kita tidak akan mengganti petugas tersebut, dia akan kita sarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi jika jumlah petugas yang reaktif lebih dari setengah petugas TPS yang ada, maka kita akan koordinasi dengan pihak KPU Provinsi untuk teknis lebih lanjut,” tandasnya. (OJ)
