GO BENGKULU, LEBONG – Salah satu misi calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong nomor urut 3, Kopli Ansori-Fahrurrozi adalah mewujudkan tata kelola pemeritahan yang baik yang akan membawa dampak positif terhadap jalannya roda pemerintahan dan tentunya akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Dikatakan Kopli, untuk mendapatkan tata kelola pemerintahan yang baik tentu harus dimulai dari pemilihan pejabat yang akan menduduki jabatan di dalam pemerintahan. Dia memastikan, tidak akan ada transaksional dalam penempatan jabatan, semua harus sesuai dengan kemampuan dan disiplin ilmu yang ditekuninya agar didapati pejabat yang berkualitas. Menurutnya, jual beli jabatan akan menghancurkan suatu daerah karena dijabat oleh orang-orang penjilat dan haus jabatan, dan pasti tidak akan amanah dalam mengemban jabatannya.
“Kalau Allah SWT mengizinkan saya dan Pak Fahrurrozi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebong, saya pastikan dalam penempatan pejabat struktural Pemkab Lebong tidak ada jual beli jabatan. Saya tidak mau punya beban moral untuk mencopot jika memang pejabat itu tidak bekerja secara baik,” sampai Kopli, Senin (3/11) siang.
Ditambahkannya, seandainya terpilih nanti dia tidak ingin dalam penempatan pejabat ada unsur KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), tidak ada jual beli jabatan, tidak ada persengkokolan ataupun mengedepankan sanak family. Siapa pun yang akan menjabat harus sesuai dengan kemampuan dan disiplin ilmu yang dimilikinya.
Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, maka mereka akan diikat dalam fakta integritas dan komitmen untuk mencapai target pencapaian kerja. Apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak, apakah sesuai dengan fakta integritas apa tidak, sudah mencapai target yang diharapkan apa tidak. Itu akan menjadi bahan evaluasi, untuk dipertahankan apa tidaknya seorang pejabat pemerintahan.
“Adanya jual beli jabatan malah menyulitkan kita untuk bisa menilai kinerja pejabat, karena sudah adanya transaksional sebelumnya. Kita akan buat fakta integritas dan MOU setiap pejabat untuk bahan evaluasi, agar mereka yang punya kemampuan bisa bekerja dengan leluasa dan maksimal,” kata Cabup yang merupakan Ketua DPD PAN Lebong ini.
Apalagi, sambungnya, setiap kebijakan untuk pelaksanaan program strategis daerah memang mengacu RPJMD. Dengan adanya kenyamanan bagi setiap pejabat setiap tingkatannya maka mereka tidak akan berjalan sendiri-sendiri dan itu akan membangun sinergitas lintas sektor dalam menciptakan etos kerja yang lebih kondusif sesama ASN di Pemkab Lebong.
“Semoga mendapat dukungan masyarakat, karena kita ingin mewujudkan cita-cita kedepannya Pemkab Lebong punya pejabat yang memang ingin sama-sama memajukan daerah,”demikian Kopli. (YF)
