Diduga Banyak Keterlibatan Pihak Lain, Kejari Lebong Diminta Jangan Tebang Pilih

0
1288

GO BENGKULU, LEBONG – Pasca mencuatnya penetapan tersangka oleh Kejari Lebong terhadap SY dan RF atas dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak, yang bersumber dari DAK APBN tahun 2018 yang dikucurkan melalui Dinas Perindagkop-UKM Lebong, senilai Rp 5,4 miliar, pada Kamis (17/9) kemarin, Kejari Lebong mendapat apresiasi bahkan kritikan dari masyarakat. Masyarakat menilai itulah wujud kerja nyata pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Demikian itu mungkin akan memberi efek jera bagi pelakunya dan wujud peringatan keras bagi yang lain.

Namun demikian, di balik pujian atas prestasi yang ditoreh, pihak Kejari juga menuai sejumlah kritikan atas penetapan tersangka yang dinilai terkesan diam-diam dan hanya tertuju kepada 2 orang saja, meliputi, SY selaku pengguna anggaran (PA) dan RF selaku kontraktor. SY dan RF ditetapkan sebagai tersangka pada 7 September lalu, tapi baru mencuat Kamis (17/9) kemarin, itupun secara tanpa sengaja awak media mendapati kedua tersangka saat keluar dari gedung Kejari Lebong seusai diperiksa.

Seperti yang diungkapkan salah satu tokoh pemuda Lebong, Deston Nusantara, selain PA tentu ada pihak lain yang bertanggungjawab atas suatu pekerjaan yang bersumber dari uang Negara baik yang bersumber dari APBD ataupun APBN. Dia menerangkan, di bawah PA ada yang namanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bahkan sukses atau tidaknya pelaksanaan pengadaan barang/jasa terletak di pundak PPK.

Kemudian, lanjut Deston, ada pula yang namanya Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang bertugas memastikan bahwa barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa dalam keadaan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh PPK dan penyedia barang/jasa.

Saya mengapresiasi kinerja Kejari Lebong, tapi kami juga minta dalam melakukan penegakan hukum jangan terkesan tebang pilih, kenapa hanya PA nya saja yang ditersangkakan? Bukankah tim yang lain juga bertanggungjawab atas proyek tersebut. PPK dan PPHP nya kemana pak,” cetus Deston, Jumat (18/9).

Lebih jauh Deston juga meminta pihak Kejari Lebong lebih transparan dalam melakukan penanganan hukum. Karena menurutnya selama ini belum ada berita di media massa yang mengatakan bahwa proyek tersebut bermasalah dan sedang ditangani oleh pihak Kejari Lebong, kemudian secara tiba-tiba ada penetapan tersangka itupun setelah hampir 10 hari ditetapkan baru terekpos di media.

“Setahu saya selama ini tidak ada media yang memberitakan bahwa proyek Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak itu bermasalah dan sedang ditangani pihak Kejari Lebong, tapi kok tiba-tiba ada tersangka, sementara perkara yang sudah lama dan viral di media massa sampai sekarang belum ada tersangkanya. Dimana letak transparansi dan keterbukaan informasi publik Kejari Lebong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Deston.

Masih Deston, dirinya juga meminta Kejari Lebong untuk menuntaskan perkara-perkara yang sudah lama masuk dalam penyelidikan (kejari, red) dengan cepat, tepat dan transparan. Kalau memang ada indikasi merugikan negara tolong secepatnya ditetapkan statusnya. Tapi kalau memang tidak ditemukan unsur pidana juga harus dijelaskan dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) biar masalahnya tidak menggantung.

“Kami harap Kejari Lebong bisa bekerja secara profesional dan jangan menggantungkan permasalahan biar tidak ada dugaan miring terhadap kinerja Kejari,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong, Fadil Regan, SH., MH., melalui Kasi Intel, Imam Hidayat, ketika dikonfirmasi beliau mengatakan, untuk sementara memang baru ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih dalam proses melengkapi berkas. Pihaknya juga masih mendalami perkara tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain.

“Kita masih melakukan pemberkasan dan perkaranya akan terus kita dalami jika ada keterlibatan pihak lain. Jika ditemukan bukti tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain,” jelasnya.

Untuk diketahui, SY adalah mantan Kepala Dinas Perindagkop-UKM Lebong tahun 2018 dan bertindak sebagai PA (Pengguna Anggaran) dalam kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak, yang bersumber dari DAK APBN tahun anggaran 2018. Saat ini SY menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu. Sementara RF merupakan Kontraktor PT. Awoh Ing Karya, yang mengerjakan fisik pekerjaan tersebut. (YF)

Baca juga:

Mantan Kadis Perindagkop-UKM Lebong Ditetapkan Tersangka

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here