GO BENGKULU, LEBONG – DPRD Kabupaten Lebong gelar rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap nota pengantar rancangan APBD Perubahan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya dan sebagian besar fraksi menyoroti terkait ketertiban aset dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong.
Seperti yang dibacakan Pip Haryono, dari Fraksi PAN, pihaknya menyoroti terkait ketertiban aset berjalan yang ada di Kabupaten Lebong. Dia menyebut banyak aset kendaraan dinas di Kabupaten Lebong yang tidak sesuai peruntukan. Untuk itu pihaknya mengimbau kepada eksekutif untuk menata kembali agar pemanfaatannya sesuai SOP dan aturan yang berlaku.
“Jika staf ataupun tenaga kerja kontrak yang belum layak untuk mendapat pinjaman mobil tolong tegaskan untuk tidak diberikan pinjaman, kami melihat di lapangan banyak mobil dinas yang dipakai tidak sesuai pada tempat dan peruntukannya,” kata Pip Haryono, Rabu (16/9).
Senada dengan Fraksi PAN, juga disampaikan Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Rinto Putra Cahyo, S.Kep. Pihaknya meminta pihak eksekutif khususnya bagian aset daerah agar dapat membuat gebrakan atau inovasi dalam transparansi masalah kepemilikan dan peruntukan aset (Bergerak dan tidak bergerak). Pihaknya meminta agar dibuatkan daftar aset online, dengan tujuan semua aset-aset vital di Kabupaten Lebong dapat diakses oleh semua pihak dan juga bisa mengetahui berapa kekayaan aset Kabupaten Lebong dan siapa yang menggunakannya.
“Kami imbau agar lebih diperhatikan masalah aset yang ada di Kabupaten Lebong, kalau bisa dibuatkan daftar aset online agar semua pihak bisa mengetahui berapa kekayaan aset Kabupaten Lebong dan siapa saja yang menggunakannya,” sampai Rinto.
Lebih dari itu Fraksi Demokrat juga menyoroti tentang pendapatan dan belanja daerah yang selalu saja menurun dari tahun ke tahun. Pihaknya mengimbau agar setiap Operasi Perangkat Daerah (OPD) dapat merasionalkan antara pendapatan dan belanja daerah, jangan hanya besar urusan belanja namun sangat minim pendapatan.
“Kami imbau agar OPD dapat merasionalkan antara pendapatan dan belanja daerah, jangan hanya besar urusan belanja saja tapi sangat minim di pendapatan,” imbuhya.
Tidak jauh beda dengan Fraksi PAN dan Demokrat, fraksi-fraksi yang lain pun menyoroti terkait PAD condong menurun dari tahun ke tahun, dan ada pula yang meminta pihak eksekutif agar lebih transparan terkait realisasi anggaran Covid-19. (YF)
