Belum Kantongi Izin, Pembangunan Jalan Mangkurajo Disarankan untuk Dihentikan

0
676
Jalan Mangkurajo (foto: ist)

GO BENGKULU, LEBONG – Proyek Pembangunan jalan link II di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, mulai jadi sorotan. Wilayah proyek pekerjaan yang kabarnya masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) itu rupanya belum dapat restu sepenuhnya dari pihak BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Bahkan perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dengan pihak BKSDA kabarnya saat ini masih dalam proses.

Seperti yang disampaikan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lebong, Robert Rio Mantovani, seharusnya OPD teknis dalam hal ini Dinas PUPR-Hub Lebong, mematuhi kesepakatan yang sudah ada. Sesuai dengan berita acara kesepakatan dengan pihak BKSDA, pekerjaan tersebut bisa dilanjutkan setelah ada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dengan pihak BKSDA.

Sementara, PKS baru bisa dilakukan jika izin dari Kementrian terkait sudah ada. Dikatakannya, izin pembangunan jalan tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan dan masih menunggu persetujuan dari Kementrian terkait.

“Saya menyarankan, sebaiknya pekerjaan tersebut dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan PKS. Jika dilanjutkan, sementata PKS belum ada dikhawatirkan akan mengganggu proses pengurusan PKS dan takutnya PKS dibatalkan,” kata Robert, Senin (14/9).

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lebong, Ahmad Lutfi, seharusnya pihak PUPR profesional dan lebih teliti dalam menjalankan program pembangunan. Jika ingin membangun di kawasan TWA tentu harus mengantongi izin terlebih dahulu. Menurutnya, jika tidak ada izin berarti proyek tersebut illegal dan bertentangan dengan hukum. Dia juga menyarankan kepada OPD teknis untuk menghentikan sementara pekerjaan tersebut sampai ada kejelasan PKS antara Pemkab Lebong dengan pihak BKSDA.

“Kalau memang belum ada izin, saya sarankan untuk sementara dihentikan saja dulu sampai ada kejelasan. Kan sudah ada kesepakatan dengan pihak BKSDA, pekerjaan bisa dilanjutkan jika sudah ada PKS antara Pemkab Lebong dengan pihak BKSDA, ikuti aja sesuai kesepakatan,” kata Lutfi.

Dia juga mengatakan, seharusnya sebelum memulai pekerjaan OPD teknis harus ada perencanaan yang matang, mulai dari perizinan hingga asas manfaat bagi masyarakat kedepannya.

“Kenapa baru sekarang mau ngurus izin, emangnya sebelum dimulai mereka tidak tahu kalau di situ masuk TWA, kan lucu. Makanya jangan asal kucurkan anggaran tapi juga harus diperhatikan aspek segala sesuatunya,” cetus Lutfi. (YF)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here