GO BENGKULU, LEBONG – DPRD Kabupaten Lebong gelar rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kamis (13/8). Rapat yang diagendakan akan dimulai sekira pukul 10.00 WIB itu sempat molor beberapa jam bahkan baru bisa dimulai sekira pukul 13.45 WIB. Hal itu lantaran masih menunggu sejumlah anggota dewan yang belum hadir untuk memenuhi jumlah kuorum atau minimal sekitar 13 orang.
Sekian lama menunggu, barulah sekira pukul 13.45 WIB jumlah tersebut terpenuhi, yakni hadir sebanyak 17 anggota DPRD, sementara 8 orang lainnya tidak hadir dengan keterangan izin. Rapat dipimpin langsung ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, didampingi waka II, Popi Ansa.
Setelah dibuka langsung oleh ketua, rapat paripurna dilanjut dengan pembacaan pandangan akhir masing-masing Fraksi. Semua Fraksi yang ada menyatakan dapat menerima LKPD Kabupaten Lebong tahun 2019. Hanya saja, ada beberapa fraksi yang memberi catatan terhadap LKPD Kabupaten Lebong, terutama terkait capaian PAD yang tidak pernah mencapai target dan cenderung menurun.
Seperti pandangan akhir Fraksi Amanat Nasional (PAN) yang dibacakan oleh Pip Haryono, pihaknya mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dan pihaknya menilai sudah cukup baik, dibuktikan dengan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun demikian, pihaknya berpendapat, keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan itu bukan hanya capaian laporan ataupun administrasi keuangan yang dinilai baik, tapi juga harus diimbangi dengan realisasi capaian target PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bisa digunakan untuk masyarakat.
“OPD yang dibebankan memungut PAD dituntut bisa melakukan terobosan, kreatif dan inovatif. Tujuannya untuk memaksimalkan capaian PAD itu sendiri yang muaranya untuk pembiayaan pembangunan daerah yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas,” sampainya.
Kemudian, catatan juga datang dari Fraksi NasDem yang dibacakan oleh Alpi Haryono, pihaknya menyoroti capaian PAD yang tidak pernah mencapai target bahkan condong menurun. PAD Kabupaten Lebong tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 41 miliar, dari target sebesar Rp 706 miliar. Tentunya ini menunjukkan perencanaan dalam menetapkan target PAD masih mentah, terlalu dangkal sehingga realisasinya justru tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Dari perencanaan memang bagus tapi tidak ada peningkatan PAD yang signifikan.
“Salah satu indikator kemajuan daerah adalah meningkatnya APBD dari pos PAD, karena di situlah kita bisa mengukur keberhasilan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. Kalau hanya mengandalkan DAK dan DAU semua orang bisa melakukannya,” cetus Alpi.
Tampak hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH., M.Si, mewakili Bupati Lebong, Dr. H. Rosjonsyah, S.I.P., M.Si. dan sejumlah perwakilan FKPD dan OPD lainnya. (YF)
