Kinerja Pendamping Desa Dipertanyakan Sekda

Diduga Ada Transaksi Jual Jasa

0
645

GO BENGKULU, LEBONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH., M.Si, pertanyakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) pendamping desa  (PD),  dan Tenaga Ahli (TA). Dipertanyakannya tupoksi PD dan TA ini lantaran beliau menilai sejauh ini PD dan TA belum menjalankan tugasnya dengan maksimal. Buktinya banyak pemerintah desa yang masih bingung dalam menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Kehadiran PD seharusnya bisa membimbing pemdes agar bisa membuat dan menyusun administrasi sendiri.

“Pemdes selama ini sudah didampingi apa belum. Kalau iya, kok kenyataannya pemdes masih banyak yang bingung dalam menyusun RKPDes, termasuk juga menyusun APBDes,” ungkap Sekda saat rapat bersama TA, dan para camat di aula Bappeda, Senin (29/6).

Bahkan lebih dari itu dia juga mengendus ada jual beli jasa yang dilakukan oleh oknum pendamping dalam menyusun administrasi pemerintahan desa. Dia mengaku sampai ke telinganya kalau ada oknum pendamping yang mematok jasa untuk itu (pembuatan LPJ, dan menyusun RKPDes dan APBDes, red), jika memang iya, dia menegaskan hal itu sangat tidak dibenarkan.

“Kalau itu benar adanya, jelas itu sudah meyalahi aturan. Cuma ini baru sebatas informasi, soal kepastiannya kita belum tahu,” ucapnya.

Dia berharap dengan kehadiran pendamping desa dapat memberi pendampingan dan edukasi kepada pemdes terkait administrasi dan permasalahan yang ada di desa.

“Itulah gunanya pendamping, untuk mendampingi bukannya mengambil alih pekerjaan, apalagi ada pematokan harga atas jasanya,” cetus sekda.

Sementara Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Supriyatna, S.Sos, mengaku tidak mengetahui jika ada oknum PD yang mematok biaya untuk pembuatan LPJ Dana Desa. Bahkan dia mengaku pihaknya sudah mewanti-wanti kepada PD (Pendamping Desa), termasuk PLD (Pendamping Lokal Desa), agar jangan sampai ada yang menjual jasa, apa lagi intervensi.

“Saya tidak tahu itu, kalau memang benar tentu merupakan sebuah kesalahan karena kami juga punya kode etik,” ujar Supriyatna. (YF)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here