Status PT. DPM Dibekukan, 9 Bulan Gaji Karyawan Belum Dibayar

0
335

GO BENGKULU, KAUR – Karyawan PT. Desaria Plantation Mining  (DPM) mengaku selama 9 bulan haknya sebagai karyawan (gaji,red) belum dibayar oleh pihak perusahaan, terhitung sejak September 2019 lalu. Jumlah karyawan yang belum dibayarkan itu pun kabarnya tidak sedikit bahkan jumlahnya mencapai ratusan orang.

Merasa haknya tidak terpenuhi, ratusan karyawan PT. DPM meminta kepada Disnakertrans Kaur untuk memediasi permasalahan tersebut agar ada solusi dari pihak perusahaan. Mediasi pertama digelar beberapa waktu lalu, namun saat itu belum menemukan titik terang. Lantaran belum ada titik temu di saat mediasi pertama yang digelar beberapa waktu lalu, akhirnya Disnakertrans menggelar mediasi kedua yang digelar hari ini (24/6) dengan menghadirkan kembali kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam mediasi yang kedua ini para karyawan kembali menyampaikan tuntutannya, diantaranya, karyawan meminta kepastian kapan gaji mereka akan dibayar oleh pihak perusahaan. Mereka juga meminta gaji dibayarkan penuh berikut denda keterlambatan sesuai dengan PP No.78. Masih terkait haknya, para karyawan juga meminta perusahaan untuk membayar THR yang semestinya menjadi hak mereka sebagai karyawan. Lebih jauh mereka menuntut untuk dibayarkan pesangon jika pihak perusahaan mengambil keputusan untuk memberhentikan status sebagai karyawan sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003.

“Kita memperjuangkan hak sebagai karyawan, kalau memang tidak ada kejelasan kita akan bawa ke ranah hukum,” ungkap Widianhar selaku aktivis ketenagakerjaan yang diberi kuasa oleh para karyawan.

Sayangnya, mediasi yang kedua ini pun tak membuahkan hasil. Seperti yang disampaikan Kepala Disnakertrans Kaur, Yuhardi melalui Kabid Tenaga Kerja Alek Supikri, S.Sos., M.Si mengatakan, mediasi yang kedua ini belum juga membuahkan hasil  karena owner perusahan berhalangan hadir dan hanya mengutus perwakilannya saja yang kapasitasnya bukan penentu kebijakan. Demikian itu membuat mediasi yang digelar hari ini sifatnya hanya mendengar tuntutan dari karyawan saja.

“Mediasi hari ini kita hanya mendengar tuntutan dari karyawan saja keputusannya belum ada karena owner perusahaan berhalangan hadir dan hanya mengutus perwakilannya saja, nanti kita akan jadwalkan mediasi berikutnya,” kata Alex.

Jika mediasi yang ketiga tidak juga membuahkan hasil, Alex mengaku akan melimpahkan permasalahan tersebut ke mediator di tingkat  Provinsi.

“Kalau seandainya nanti sampai ke mediator tingkat Provinsi dan tidak juga menemukan solusi, perkara ini terpaksa kita arahkan ke ranah hukum, karena tidak membayar hak karyawan adalah salah satu unsur pidana,” cetusnya.

Untuk diketahui, PT.Desaria Plantation Mining adalah perusahan yang terletak di Desa Gunung Megang, Kecamatan Kinal, yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Entah apa pasalnya, kabarnya sejak tanggal 23 September 2019 lalu perusahaan tersebut telah dibekukan oleh Pemkab Kaur dan semua kegiatan perusahaan di non aktifkan. Dampaknya, ratusan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut terpaksa harus dirumahkan. Ratusan karyawan menerima surat dari manajemen perusahaan bahwasanya mereka dirumahkan. Sejak itulah konflik mulai timbul, ratusan karyawan yang merasa masih tercatat sebagai karyawan PT.DPM menuntut gajinya tetap dibayar sesuai dengan haknya sebagai karyawan. Namun hal itu tak kunjung diselesaikan oleh pihak perusahaan hingga akhirnya masalah kian rumit. Parahnya lagi, belum menyelesaikan kewajibannya, owner perusahaan malah melakukan take over (pindah tangan) kepemilikan perusahaan ke pihak lain sehingga masalah kian rumit dan tak kunjung menemukan solusi bagi karyawan yang telah dirumahkan secara sepihak oleh pihak perusahaan sejsk September 2019 lalu. (BoB)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here