GO BENGKULU, KAUR – Terkait sistem penyaluran BLT DD yang kabarnya akan diubah dari sistem tunai ke non tunai atau ditransfer melalui rekening, masyarakat penerima Desa Pelajaran I, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, gelar aksi protes. Aksi protes sendiri diwujudkan dalam bentuk petisi dengan mengumpulkan tanda tangan para penerima BLT DD yang menyatakan sikap menolak sistem penyaluran dilakukan secara non tunai. Para penerima berpendapat, dengan diubahnya sistem penyaluran dari tunai ke non tunai hal itu dianggap akan mempersulit penerima.
Seperti yang disampaikan oleh Rita Maryani, S.Pd, selaku tokoh masyarakat setempat, penyaluran secara non tunai dipastikan akan memepersulit masyarakat penerima. Hal itu bukan tanpa alasan, dia berpendapat masyarakat penerima khususnya warga Desa Pelajaran I masih banyak yang tergolong miskin dan mungkin tidak mempunyai kendaraan untuk menjangkau Bank. Bukan hanya itu, dia juga mengatakan, masyarakat penerima juga banyak yang sudah tua bahkan ada juga penyandang cacat dan tentunya akan memerlukan tambahan biaya untuk mencairkan BLT DD yang diterimanya.
“Masyarakat kita ini masih banyak yang miskin, ada yang sudah tua dan ada juga penyandang cacat, untuk itu kita berharap penyaluran tetap dilakukan seperti tahap I, yakni secara tunai atau langsung kepada penerima,” sampainya, Rabu (20/5).
Dia juga berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali terkait wacana untuk merubah sistem penyaluran tersebut. Karena baginya hal itu tidak lebih hanya akan mempersulit dan merugikan masyarakat penerima.
“Saya harap tolong dipertimbangkan lagi terkait wacana ini, kalau bisa langsung kenapa harus melalui rekening, kan kasian mereka yang tidak mengerti apa-apa,” imbuhnya.
Menyikapi hal itu, Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Perjalanan I, S. Arman, mengatakan, dirinya hanya menjalankan instruksi bupati melalui surat edaran yang disampaikan beberap waktu lalu. Penyaluran BLT DD tahap II harus disalurkan secara non tunai atau sistem transfer langsung ke rekening penerima untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
“Kita sudah terima surat edaran bupati terkait mekanisme penyaluran BLT DD tahap II nanti, dalam surat edaran tersebut bupati meminta agar penyaluran BLT DD melalui rekening penerima,” terangnya.
Dia juga menambahkan, setiap penerima kalau mengacu pada surat edaran bupati tersebut diharus untuk membuka rekening atau buku tabungan. Namun demikian ada pengecualian untuk desa-desa yang jauh dari jangkauan Bank yang mungkin akan menyulitkan penerima. Untuk perkara demikian itu masih ada kelonggaran dan masih diperbolehkan untuk melakukan penyaluran secara tunai atau langsung kepada penerima.
“Untuk daerah yang jauh dari jangkauan Bank masih diperbolehkan untuk melakukan penyaluran secara langsung kepada penerima karena jika dipaksakan akan penyulitkan penerima itu sendiri,” imbuhnya.
Lebih jauh terkait tuntutan masyarakat yang meminta penyaluran tetap dilakukan secara tunai dirinya mengaku masih menunggu petunjuk dari OPD tekhnis dalam hal ini Dinas PMD.
“Saya belum bisa memastikan, kita tunggu petunjuk dari PMD,” tukasya. (BoB)
