/
/
headlineLebong

Sekda Isolasi Mandiri, Puluhan Kades Meradang

63
×

Sekda Isolasi Mandiri, Puluhan Kades Meradang

Sebarkan artikel ini

GO BENGKULU, LEBONG – Puluhan Kepala Desa (Kades), di Kabupaten Lebong meradang dan berusaha menemui sekretaris daearah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH., M.Si, yang kabarnya saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Bukan tanpa alasan, kemarahan para kades ini muncul lantaran sulitnya sekda ditemui untuk dimintai tandatangan guna proses pengajuan DD ADD tahap I tahun 2020.

Diketahui hingga hari ini, Senin (18/5), dari 93 desa yang ada di Kabupaten Lebong belum satupun ADD ataupun DD nya bisa dicairkan. Apalagi saat ini sudah mendekati hari Raya Idul Fitri 1441 H, yang hanya menyisakan waktu satu minggu saja.

“Perangkat kami sudah 5 bulan belum gajian, apalagi ini mau lebaran, pokoknya pak sekda harus bertanggungjawab atas keterlambatan ini, kami sudah pontang panting untuk melengkapi persyaratan untuk pengajuan DD ADD ini, tapi terkendala karena belum adanya tanda tangan sekda,” ujar M. Yuzir Husen, salah satu kepala desa saat ditemui di Dinas PMD-Sos, Senin siang (18/5).

Dia juga menceritakan, dirinya bersama rekan-rekan kepala desa sudah berusaha mencari sekda di ruang kerjanya, tapi saat itu sekda tidak berada di tempat dan menurut keterangan dari scurity yang berjaga siang itu (18/5), sekda sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Tidak kehabisan akal, para kades kemudian langsung mencari sekda ke kediamannya untuk dimintai tandatangan, tapi masih saja hasilnya tetap nihil.

“Kami sudah ke rumahnya, tapi sekda tidak keluar. Kata scurity dia sedang istirahat. Isolasi apa itu, jadi pejabat jangan suka bohonglah, apa lagi ini kan bulan puasa. Ngakunya isolasi mandiri tapi nyatanya sekda main off road kemaren tu,” beber M.Yuzir dengan nada kesal.

Data terhimpun, hingga hari ini, Senin (18/5) tercatat sudah 47 desa yang sudah mengantongi tanda tangan Kepala Dinas PMD-Sos, 20 di antaranya sudah ditandatangan oleh sekda dan siap untuk diteruskan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, sementara 27 lainnya baru sebatas tanda tangan Kadis PMD-Sos untuk kemudian diteruskan ke Sekda. (YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *