/
/
headlinekepahiang

Dua Kali Disurati Dewan, PLTA Musi No Respon

115
×

Dua Kali Disurati Dewan, PLTA Musi No Respon

Sebarkan artikel ini

GO BENGKULU, KEPAHIANG – Terkait PLTA Musi yang diduga sebagai penyebab terjadinya banjir di Desa Air Hitam dan Tanjung Alam, Kecamatan Ujan Mas, hingga saat ini pihak PLTA belum bisa menunjukkan hasil kajian dari tim independen Universitas Bengkulu yang selalu dijanjikan sebelumnya. Sebelumnya pihak PLTA bersama masyarakat Desa Air Hitam dan Tanjung Alam menggelar Rapat Dengar Pendapat yang difasilitasi DPRD Kepahiang. Dalam rapat itu ada beberapa kesepakatan antara kedua belah pihak, salah satunya masyarakat desa setempat meminta pihak PLTA merelokasi lahan warga dan membayarkan ganti untung kepada masyarkat terdampak. Beberapa kesepakatan dinyatakan siap dilaksanakan pihak PLTA, namun untuk relokasi dan ganti untung, pihak PLTA mengaku akan menjalankan sesuai dengan petunjuk dan hasil kajian dari UNIB terkait penyebab banjir yang kerap terjadi di dua desa tersebut.

Namun sayangnya hingga saat ini kajian yang dimaksud tak kunjung dirilis oleh pihak PLTA, bahkan Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, SP. mengaku sudah dua kali menyurati pihak PLTA mempertanyakan terkait kelanjutan dari kesepakatan dalam RDP yang digelar beberapa waktu lalu itu, tapi hingga saat ini Windra mengaku pihak PLTA belum juga memberikan jawaban.

“Kami sudah dua kali menyurati pihak PLTA, tapi sayangnya hingga saat  belum juga ada jawaban dari mereka,” ungkap Windra seusai menghadiri Musrenbangcam di Kecamtan Ujan Mas, Senin (24/2).

Windra juga mengatakan, dalam waktu dekat akan kembali menyurati pihak PLTA, jika belum juga ada kejelasan dirinya mengatakan akan mengundang pihak PLTA untuk mempertanyakan kejelasan dan kelanjutan dari kesepakatan dalam RDP beberapa waktu lalu, bahkan dia dengan tegas menyebutkan jika pihak PLTA tidak kooperatif pihaknya (DPRD) akan memanggil paksa secara kelembagaan untuk mempertanyakan terkait hal itu (tindak lanjut dari kesepakatan,red).

“PLTA memang BUMN yang semua perizinannya dari pusat, tapi perlu diingat dimana keberadaan perusahaan tersebut, mereka harus memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan warga kita, jangan mau ambil manfaatnya aja dong,” cetus Windra. (OJ)

Baca:

Kajian UNIB Tak Kunjung Dirilis, PLTA Musi Kembali Tebar Janji

PLTA Musi Dikasih Tenggat Waktu Seminggu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *