GO BENGKULU, LEBONG – Sedikitnya terdapat 2600 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong mengikuti uji kompetesi yang digelar masing-masing OPD. Uji kompetensi digelar sebagai salah satu filter untuk memperpanjang SK TKK yang telah berakhir di 31 Desember silam. Diketahui, TKK di Kabupaten Lebong dalam satu tahun menghabiskan anggaran hingga Rp 22 miliar. Keadaan demikian itu menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan keuangan tahun 2019 silam. Menindaklanjuti itu, pemerintah Kabupaten Lebong akan melakukan tindakan pemangkasan jumlah TKK sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja masing-masing OPD, salah satu langkah selektifnya adalah dengan menggelar uji kompetensi.
Uji kompetensi secara tertulis kemudian dilanjut dengan wawancara digelar di masing-masing OPD, yang dimulai Sabtu kemaren (1/3) bahkan hingga hari ini, Senin sore (3/2), kegiatan uji kompetensi masih berlangsung di beberapa OPD.
Sekretaris Daerah, Mustarani Abidin, SH., M.Si, dibincangi terkait jumlah TKK yang membengkak di Kabupaten Lebong, beliau tidak menampik hal itu. Beliau juga mengaku jumlah TKK di Kabupaten Lebong menjadi salah satu temuan BPK dalam pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2019 silam. Untuk menjawab temuan dari BPK dirinya mencoba cek langsung ke masing-masing OPD, dan ternyata memang benar jumlah TKK yang ada saat ini harus dipangkas karena melebihi dari kebutuhan.
“Sesuai dengan temuan BPK, saya coba cek ke masing-masing OPD dan ternyata memang banyak TKK yang tidak produktif dan jumlahnya melebihi kebutuhan,” kata Sekda.
Untuk melakukan pemangkasan, salah satunya adalah dengan melakukan uji kompetensi sehingga nanti TKK yang akan dipekerjakan memang benar-benar punya potensi dan sesuai dengan kebutuhan beban kerja.
“Dari uji kompetensi ini nanti akan didapat siapa saja yang layak dipertahankan dan siapa yang akan dirumahkan sesuai dengan kebutuhan OPD masing-masing,” imbuhnya.
Senada diucapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, Hosen Basri, melalui Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan, Apedo Irman Bangsawan, saat ini sedang berlangsung uji kompetensi TKK yang digelar di masing-masing OPD. Secara jadwal, seharusnya hari ini (2/3), seluruh hasil uji kompetensi sudah diserahkan OPD ke pihaknya (BKPSDM).
Namun demikian, sesuai dengan keadaan di lapangan, lanjut Pedo, hari ini sepertinya belum akan selesai karena hingga sore masih ada OPD yang belum selesai melakukan uji kompetensi di OPD nya.
“Seharusnya hari ini semua sudah diserahkan ke BKPSDM, tapi sepertinya masih banyak yang belum siap. Kami akan menunggu, dan kami menghimbau kepada OPD agar dapat dikumpulkan secepatnya ke BKPSDM agar SK nya bisa diproses,” ungkap Pedo.
Ditanya berapa jumlah TKK yang akan dipangkas, dirinya belum bisa menjelaskan saat ini, dirinya pun mengaku akan koordinasi kembali dengan bagian Ortala karena hingga saat ini belum didapat berapa jumlah beban kerja yang sebenarnya.
“Kami belum bisa memastikan berapa jumlah yang akan dipangkas, karena hingga saat ini masih ada OPD yang jumlah kebutuhannya belum sinkron dengan data Ortala. Mungkin dalam waktu dekat kami akan menggelar kajian kembali terkait OPD yang datanya belum sinkron,” jelas Pedo. (YF)
