Diprotes Dewan, Pemkab Lebong Bakal Gelar Mutasi Lagi

0
673
Ilustrasi

GO BENGKULU, LEBONG – Belakangan terakhir santer dan menjadi perbincangan di ruang publik terkait proses mutasi yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong beberapa waktu lalu yang dinilai kurang efektif dan mengandung unsur kepentingan sepihak. Bukan hanya di kalangan ASN tapi juga hal itu (mutasi, red) mendapat keritikan dari lembaga legislatif Kabupaten Lebong. Hangat perbincangan yang mengatakan ada jual beli jabatan yang terjadi, bahkan ada pula yang menyebutkan banyak titipan dan pesanan yang tidak tembus alias tidak sesuai harapan. Lebih dari itu, ada pejabat yang dengan terang-terangan menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya lantaran menilai mutasi yang digelar tidak proporsional alias amburadul. Banyak yang menilai proses mutasi yang digelar terkesan terburu-buru dan tanpa perencanaan yang jelas.

Dikatakan demikian bukan tanpa alasan, buktinya ada dua orang yang di SK kan untuk menduduki jabatan yang sama di dinas yang sama. Bahkan ada yang belum genap dua minggu dilantik kemudian dimutasi lagi ke tempat lain, demikian itu menjadi pertanyaan besar bagi publik, ada apa dengan mutasi yang digelar beberapa waktu lalu itu? Bukan hanya itu saja, pasca mutasi yang digelar 7 Januari lalu, terdapat sekitar 7 jabatan eselon II yang mengalami kekosangan, yakni Kepala Dinas PUPR, Kepala Disnakertrans, Kepala Dinas Kominfo SP, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan Daerah, dan Sekretaris Dewan.

Popiansyah, anggota DPRD Kabupaten Lebong dari Partai PKB yang juga menjabat sebagai Waka II, beliau menyebutkan Pemkab Lebong telah melanggar aturan dalam proses mutasi yang digelar beberapa waktu lalu itu. Salah satunya adalah Pemkab Lebong telah melakukan pergeseran jabatan di internal sekretariat DPRD tanpa persetujuan legislatif. Hal itu dinilainya bertentangan dengan tatib (tata tertib) DPRD Lebong pasal 174 poin 4 yang menyebutkan pejabat Eselon III dan IV di Sekretariat DPRD diangkat oleh bupati dari PNS yang memenuhi syarat setelah mendapat persetujuan bersama pimpinan dan anggota DPRD Lebong.

“Di DPRD Lebong ada 25 anggota beserta pimpinan. Belum tentu semuanya setuju. Yang jelas itu melanggar peraturan yang ada,”ungkapnya di salah satu media Online beberapa waktu lalu.

Teranyar, diketahui antara legislatif dan eksekutif Kabupaten Lebong telah menggelar rapat dengar pendapat terkait hal itu (mutasi,red), dan didapati hasilnya Pemkab Lebong akan segera menyurati Mendagri meminta rekomendasi untuk digelar mutasi tahap berikutnya.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lebong, Wilyan Bachtiar, pihaknya telah memanggil pihak eksekutif dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris daerah, Mustarani Abidin, SH., M.Si, dan beberapa pejabat lainnya. Dikatakan Wilyan, setelah digelar rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif, pihaknya menyarankan pihak eksekutif untuk mempertimbangkan lagi terkait banyak kekosongan jabatan eselon II di pemerintahan Kabupaten Lebong, karena hal itu nantinya dikhawatirkan akan berpengaruh dengan pelayanan publik.

“Kita sudah ada kesepakatan dengan pihak eksekutif mengingat terlalu banyak kekosongan jabatan eselon II, takutnya nanti kalau terlalu lama kosong akan berpengaruh dengan pelayanan publik. Dalam waktu dekat Pemkab Lebong akan melayangkan surat ke Mendagri, jika mendapat rekomendasi dari Menteri maka dipastikan akan ada mutasi lagi,” jelasnya, Selasa (14/1).

Untuk diketahui, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10, pasal 71 Tahun 2016 mutasi yang digelar beberapa waktu lalu itu (7/1), adalah batas limit terakhir bagi kepala daerah yang akan maju ke Pilkada serentak 2020, yakni 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah penetapan pasangan calon, kecuali ada surat rekomendasi dari Mendagri. Dengan demikian jika tidak ada rekomendasi dari Mendagri dipastikan sekitar 1 tahun ke depan 7 jabatan eselon II di Kabupaten Lebong akan mengalami kekosongan. (YF)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here