Kajari: Tindak Pidana Korupsi Tidak Mesti Dihukum

0
925

GO BENGKULU, LEBONG – Ada statement menarik yang diungkapkan Kajari Lebong, Endang Sudarma, SH., MH,  di akhir masa jabatannya terkait pidana korupsi. Menurutnya, tindak pidana korupsi itu bukan hal yang harus dihukum, tapi pada intinya bagaimana dana negara itu kembali ke negara.

“Buat saya tindak pidana korupsi itu bukanlah hal yang harus dihukum, tapi bagai mana caranya uang negara bisa kembali lagi ke negara, itu intinya,” ungkap Endang Sudarma, di acara pelepasannya, Jumat (10/1).

Dilanjutkan Endang, dengan terselamatkannya uang negara, maka pembangunan akan dapat dirasakan masyarakat luas. Beliau juga mengaku, selama masa ia menjabat menjadi Kajari di Kabupaten Lebong, banyak laporan yang masuk terkait tindak pidana korupsi, tapi hal itu tidak langsung diproses olehnya, karena belum tentu yang dilaporkan itu bersalah, sementara di media sudah disebutkan tersangka, sudah disebutkan terdakwa. Kalau sudah begitu bagaimana perasaan keluarganya, bagaimana perasaan istri dan anaknya, sementara yang dilaporkan itu belum tentu bersalah. Dalam menyikapi laporan dan temuan pihaknya lebih mengedepankan koordinasi dengan pihak Inspektorat, karena kalau langsung diproses oleh pihaknya, kesannya sudah lain.

“Hukuman yang paling berat itu bukanlah hukuman penjara, tapi hukuman yang paling berat itu adalah hukuman masyarakat, kalau ada masalah saya lebih mengedepankan koordinasi, saya sampaikan ke bupati, saya panggil kepala OPD nya, dan saya sampaikan apa permasalahannya, kalau tidak mau masuk penjara ya selesaikan, dengan demikian uang negara terselamatkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas, karena bagi saya yang terpenting adalah bagaimana pembangunan ini bisa berlanjut,” ungkapnya.

Data terhimpun, selama menjabat 1 tahun 5 bulan di Kabupaten Lebong, terhitung sejak Agustus 2018 lalu, Endang Sudarma telah menuntaskan sekitar tiga perkara korupsi yakni, tindak pidana korupsi Dana Desa tahun anggaran 2016, yang dilakukan Kepala Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, dengan kerugian negara sebesara Rp190jt.  Kemudian perkara uang ngawas UN di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong, tahun anggaran 2016, dengan tersangka tunggal mantan pejabat di Dinas tersebut. Terakhir, Kejari Lebong di masa pimpinan Endang Sudarma kembali menuntaskan tindak pidana korupsi Dana Desa tahun anggaran 2018, yang dilakukan oleh Kepala Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, dengan kerugian negara sebesar Rp 323 juta.

Untuk diketahui, Endang Sudarma adalah Kepala Kejaksaan Negeri Lebong yang sudah menjabat selama 1 tahun 5 bulan di Kabupaten Lebong. Dan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung RI nomor KEP-IV-853/C/12/2019 tertanggal 27 Desember 2019, Endang Sudarma dipindahtugaskan ke Kejari Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan posisi jabatan yang sama. Sementara untuk posisinya sebagai Kajari Lebong diganti oleh Fadil Regan, SH., MH, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara. (YF)


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here