/
/
headlineLebong

Tidak Hadiri Rapat Paripurna, Bupati Dikritik Dewan

109
×

Tidak Hadiri Rapat Paripurna, Bupati Dikritik Dewan

Sebarkan artikel ini

GO BENGKULU, LEBONG – DPRD Kabupaten Lebong menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar RAPBD Kabupaten Lebong tahun anggar 2020, di gedung paripurna DPRD Kabupaten Lebong, Sabtu  (16/11).

Menariknya, rapat yang digelar menjelang siang itu terlihat agak sedikit tegang lantaran pihak eksekutif mendapat kritikan pedas dari anggota dewan yang menilai pihak eksekutif tidak ada keseriusan terhadap RAPBD 2020. Hal itu diungkapkan oleh Wilyan Bachtiar dari fraksi Perindo dalam interupsinya seusai acara resmi dibuka oleh pimpinan rapat dan akan dilanjutkan ke pembacaan pandangan masing-masing fraksi.

Wilyan mempertanyakan atas ketidak hadiran bupati dan wakil bupati saat itu. Dikatakannya, kalau memang bupati berhalangan hadir karena ada tugas resmi yang harus dikerjakan, setidaknya ada wakil bupati yang seharusnya hadir. Bukan hanya itu, Wilyan juga menyesalkan para kepala OPD yang juga banyak tidak hadir saat itu. Beliau meminta kepada pihak eksekutif agar dapat menjelaskan apa alasan ketidak hadiran bupati, wakil bupati dan para kepala OPD, beliau mengungkapkan jika penjelasan yang disampaikan dari pihak eksekutif tidak memuaskan maka dipastikan olehnya fraksi Perindo tidak akan membacakan pandangannya terhadap nota pengantar RAPD 2020 itu.

“Saya minta kepada perwakilan pihak eksekutif, tolong jelaskan apa alasan bupati tidak hadir dan kenapa wakil bupati selalu tidak berada di sini (Lebong, red). Kalau memang bupati berhalangan hadir karena ada tugas resmi, kenapa wakil bupati juga ikut-ikutan tidak hadir. Wakil bupati jarang sekali ada di sini dan selalu DL. Kalau memang DL nya resmi tolong tunjukan suratnya, semakin hari semakin tidak harmonis pemerintahan di Kabupaten Lebong ini. Saya minta pihak eksekutif dapat menjelaskan ini, kalau keterangannya memuaskan maka kami akan membacakan pandangan kami dari Fraksi Perindo, tapi jika alasan tidak logis maka kami dari fraksi Perindo tidak akan membacakan pandangan kami terhadap nota pengantar RAPBD ini,” cetus Wilyan.

Dilanjutkan Wilyan, pihaknya merasa tidak dihargai oleh pihak eksekutif dan beliau menilai pihak eksekutif tidak ada keseriusan terhadap RAPBD 2020.

“Apa tidak penting RAPBD 2020 ini, kalau memang tidak penting pandangan fraksi tidak usah kita bacakan,” ungkapnya dengan nada kesal.

Bukan hanya Wilyan Bachtiar, interupsi juga disampaikan oleh Azman Maidolan dari fraksi Demokrat, dan Pip Haryono dari Fraksi PAN, menyampaikan hal senada seperti yang disampaikan Wilyan Bachtiar, mereka mempertanyakan ketidak hadiran bupati, wakil bupati dan para kepala OPD.

Menanggapi interupsi itu, dengan meminta izin pimpinan rapat, Sekdakab Lebong, Mustarani, Abidin, SH., MH. membacakan surat kuasa dari bupati kepada dirinya untuk mewakili hadir dalam rapat itu. Sedangkan wabup, dijelaskan Mustarani sedang DL di Jakarta, namun Ia juga mengaku belum mendapatkan kabar dari wabup untuk hari ini, Sabtu (16/11).

“Kalau kemarin memang di Jakarta, tetapi hari ini (Sabtu) saya belum mendapat jawaban beliau. Apa mereka di Jakarta atau sudah pulang atau masih dalam perjalanan. Hari ini memang tidak ada telepon tidak ada kontak dari beliau, itu jawaban dari kami terima kasih,” singkat Mustarani yang kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan surat kuasa dari Bupati Lebong atas dirinya tersebut kepada pimpinan rapat.(YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *