Diduga Bermasalah 2 Desa Belum Realisasikan DD ADD Tahap II

0
304

GO BENGKULU, LEBONG – Hanya dua desa Di Kabupaten Lebong yang belum realisasikan DD ADD tahap II yakni, Desa Nangai Amen dan Desa Gandung, keduanya berada di wilayah Kecamatan Lebong Utara.

Untuk Desa Nangai Amen, bukan hanya DD ADD tahap II yang belum direalisasikan, bahkan tahap I T.A 2019 pun belum. Demikian itu lantaran kepala desa setempat (DR) diduga tersandung hukum terkait penyalahgunaan DD dan ADD tahun 2018 silam, yang saat ini sedang dilidik oleh pihak Kejaksaan Lebong.

Sementara, untuk Desa Gandung belum diketahui pasti apa sebab dari keterlambatan pencairan DD tahap II nya itu. Diduga keterlambatan lantaran Dinas PMD-Sos belum berani megeluarkan rekomendasi untuk pencairan DD ADD tersebut atas surat dari Inspektorat.

Sebelumnya pada tanggl 29 Juli 2019, Inspektorat menyurati Dinas PMD-Sos agar tidak merekomendasikan pencairan DD ADD tahap II Desa Gandung, hal itu sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh tim auditor Inspektorat. Informasi berkembang, dikeluarkannya surat tersebut oleh Inspektorat lantaran ada indikasi penyalahgunaan anggaran DD ADD tahap I oleh kepala desa setempat, yakni menggunakan uang dana desa untuk membayar hutang pribadi.

Inpektur Inspektorat Kabupaten Lebong , Jauhari Chandra, dikonfirmasi terkait hal itu beliau sepertinya tak ingin berkomentar banyak, beliau hanya mengatakan masalahnya sudah selesai dan dikatakannya pula cuma miss komunikasi antara warga dengan kepala desanya, tapi sudah diselesaikan.

“Sudah, sudah diselesaikan, itu cuma miss komunikasi saja,” tuturnya singkat, ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Sementar Kepala Dinas PMD-Sos, Reko Haryanto, S.Sos., M.Si. melalui Kepala Bidang PMD, Eko Budi Santoso, SP., M.Eng. membenarkan adanya surat rekomendasi penundaan pencairan DD ADD tahap II Desa Gandung dari Inpektorat. Tapi beliaupun sepertinya tak berani  berkomentar banyak terkait alasan penundaan pencairan DD ADD tahap II Desa tersebut. Beliau hanya mengatakan pihaknya telah menerima berkas pengajuan untuk tahap II Desa Gandung dan sudah direkomendasikan oleh Kecamatan.

“Pengajuannya sudah masuk dan sudah ada rekomendasi dari Kecamatan,” ujar Eko.

Namun demikian, diakui Eko, pihaknya pun tak ingin mengangkangi surat dari Inspektorat sebelumnya, terkait rekomendasi penundaan. Berpedoman pada itu, Dinas PMD-Sos melalui Bidang PMD menyurati Inspektorat mohon petunjuk untuk proses selanjutnya. Kata Eko, pihaknya masih menunggu surat pencabutan rekomendasi penundaan yang dilayangkan sebelumnya, sesuai dengan PMK RI Nomor 293/PMK.07/2018 tentang pengelolaan dana desa, pasal 46 dan pasal 47.

“Kami sudah layangkan surat ke Inspektorat tertanggal 03 Oktober kemaren, saat ini kami masih menunggu surat pencabutan rekomendasi penundaan yang pernah dilayangkan sebelumnya, kalau memang sudah ada surat pencabutan penundaan baru kita proses pengajuannya,” sampai Eko, Jumat (3/10).(YF)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here