GO BENGKULU, KEPAHIANG – Badan anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekda, Bappeda, dan Bagian Administrasi Pembangunan menggelar rapat pembahasan terhadap Raperda APBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2020, di ruang banggar DPRD, Senin (27/10).
Dalam sambutannya ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Windra Purnawan, menyampaikan, kesepakatan antara DPRD dengan Pemkab Kepahiang yang tertuang dalam nota kesepakatan KUA-PPAS 2020 angka defisit masih di angka 87 miliar. Untuk itu, masih harus dilakukan rasionalisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pada OPD. Diharapkan kepada TAPD agar dapat merasionalisasi terlebih dahulu dengan OPD dengan memperhatikan skala prioritas dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Ke depan diharapkan komunikasi internal antara TAPD, OPD dan Bupati dapat berjalan selaras, termasuk dengan legislatif nantinya. Jangan sampai stigma yang berkembang di masyarakat ketika tidak ada anggaran yang disalahkan DPRD, atau yang disalahkan TAPD.
“Kami harap antara TAPD, OPD dan Bupati dapat menjalin komunikasi internal terlebih dahulu, mengingat anggaran yang diajukan OPD masih perlu dilakukan rasionlisasi. Hal itu terpaksa dilakukan mengingat angka defisit masih membengkak yakni di angka Rp 87 miliar. Jangan sampai nanti ketika anggarn tidak terakomodir yang disalahkan kami (tim banggar,red) atau bisa juga yang disalahkan TAPD,” sampainya.
Dilanjutkan Windra, DPRD Kabupaten Kepahiang berkomitmen untuk menjadikan APBD sebagai tanggung jawab bersama, termasuk bersama Bupati.
“Pembangunan Kabupaten Kepahiang merupakan tanggung jawab kita bersama, mari kita bergandeng tangan kita tempatkan pembangunan Kabupaten Kepahiang sebagai prioritas dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” demikian Windra Purnawan. (OJ)
