/
/
headlineLebong

Aset dan Kedisiplinan Pemkab Lebong Disorot Dewan, Paripurna Sepi

41
×

Aset dan Kedisiplinan Pemkab Lebong Disorot Dewan, Paripurna Sepi

Sebarkan artikel ini

GO BENGKULU, LEBONG – Pemerintah Kabupaten Lebong mendapat kritikan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebong. Kritikan itu disampaikan dalam pandangan umum DPRD Kabupaten Lebong terhadap nota pengantar Raperda APBD Perubahan Kabupaten Lebong di ruang rapat paripurna pada Rabu siang (10/7). Salah satu kritikan yang dibacakan oleh Apriantono, SE. adalah terkait aset daerah yang banyak tidak jelas dan dikuasai oleh orang yang tidak semestinya atau lebih tepatnya fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan jabatan. Parahnya lagi banyak aset kendaraan  dinas yang tidak terawat dan tertunggak pajak sementara setiap tahun selalu dianggarkan.

“Yang jadi pertanyaan kenapa aset kendaraan dinas banyak yang tidak terawat dan tertunggak pajak sementara alokasi dana untuk perawatan dan pembayaraan pajak sudah dianggarkan setiap tahunnya dan alokasi dana yang dianggarkan pun cukup besar, dikemanakan uangnya,”sampainya.

Dalam pembacaan pandangan dewan itu juga disebutkan terkait kedisiplinan ASN, agar kiranya sekda selaku koordinator tertinggi di jajaran ASN dapat benar-benar menerapkan kriteria dan SOP pencairan tunjangan kinerja (tukin) sesuai dengan aturan yang ada, sehingga apa yang diterima oleh ASN sesuai dengan kinerja dan kedisiplinannya, kami harapkan adanya verifikasi vaktual terhadap absen dan kedisiplinan ASN sehingga keadaan di lapangan sesuai dengan tukin yang diterima.

“Tolong lebih diperhatikan lagi terkait kedisipinan ASN, contohnya hari ini, undangan sudah disebarkan beberapa hari yang lalu, tapi nyatanya yang hadir hanya segelintir orang saja, mohon hal ini dapat dicermati dan ditindak lebih lanjut,”ujarnya dengan nada tegas.

Terpantau di lapangan rapat paripurna pandangan umum DPRD terhadap nota pengantar rancangan APBD Perubahan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2019 pada Rabu siang itu, dihadiri Sekdakab Lebong Mustrani dan hanya beberapa orang saja perwakilan dari OPD (tidak lebih dari 10 orang). Sepertinya hal itu disebabkan lantaran rapat paripurna yang dijadwalkan molor terlalu jauh dari jadwal yang tertera di surat undangan, di surat undangan jadwal paripurna akan dimulai pada pukul 10.00 WIB, sementara acara baru dimulai sekira pukul 14.00 WIB, sehingga banyak perwakilan dari OPD yang memilih untuk meninggalkan tempat.

“Sebenarnya kami (OPD) banyak yang datang, tapi kita on time (tepat waktu,red), jadwalnya kan pukul 10.00 WIB tapi hingga pukul 13.30 WIB acara belum juga dimulai, iya tentu saja banyak yang bosan dan memilih untuk meninggalkan tempat, karena banyak tugas yang harus kami kerjakan,”ujar salah seorang ASN yang hadir dalam rapat paripurna tersebut yang enggan disebutkan namanya.

Pantauan awak gobengkulu.com, (jadwal molor,red) bukan hanya sekali ini saja tapi hampir setiap rapat paripurna, jadwalnya selalu molor jauh dari waktu yang ditetapkan di undangan. Parahnya lagi dalam rapat paripurna hari ini (10/7) bukan hanya perwakilan dari OPD yang hadir segelintir orang, tetapi perwakilan dari DPRD pun hanya dihadiri sebanyak 7 orang, sementara 18 lainnya entah kemana.(YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *