Selasa, 30 April 2019
PEWARTA : YOFING DT
GO BENGKULU, LEBONG – Pasca bencana banjir dan longsor yang menimpa Kabupaten Lebong Jumat dan Sabtu lalu (26/4), BPBD Kabupaten Lebong menggelar rapat koordinasi antar stakeholder guna membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk korban terdampak bencana.
Kepala BPBD Fakhrurrozi,S.Sos., M.Si. melalui Sekretaris BPBD Gunawan Wibisono bertindak sebagai moderator dalam rapat tersebut menyampaikan, bencana bukan semata-mata tanggung jawab BPBD saja, karena dalam penanganannya BPBD butuh kerjasama dengan pihak-pihak lain karena tidak semuanya ada di BPBD. Contoh kecil saja dalam penanganan longsor, BPBD tidak punya alat berat untuk membersihkan longsor jadi harus bekerjasama dengan Dinas PUPR. Kemudian untuk persediaan makanan, obat-obatan dan logistik lainnya juga perlu kerjasama dengan Dinas lain . Diakui olehnya BPBD minim faslitas, BPBD tidak punya perahu karet, BPBD hanya punya dua perahu fiber dan beberapa tenda jadi mau tidak mau harus bekerjasama dengan pihak lain, kalau hanya mengandalkan BPBD masalah tidak akan selesai.
“Kalau hanya mengandalkan kami, masalah tidak akan selesai karena banyak yang tidak kami punya jadi mari kita bergandeng tangan bahu membahu untuk mengatasi dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DKP, Dinas Pertanian dan dinas-dinas terkait lainnya termasuk pihak swasta (perusahan/investor, red) yang ada di Lebong sesuai dengan tupoksi kita masing-masing,”ujarnya.
Lagi-lagi dalam rapat tersebut yang dikeluhkan soal anggaran, banyak dari perwakilan dinas yang hadir mengeluhkan keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga tidak bisa maksimal dalam menjalankan fungsinya.
Menanggapi hal itu Penjabat Sekdakab Lebong Drs.Dalmuji Suranto angkat bicara, semestinya anggran untuk tanggap bencana tidak bisa dipangkas dan harus selalu siap, karena kapan bencana datang kita tidak ada yang tahu. Untuk itu ke depannya tolong dalam perumusan RKA dan pemaparan di bappeda yang hadir benar-benar orang yang berkompeten jangan mengirim orang yang tidak mengerti. Beliaupun menyentil dalam penyusunan anggaran jangan hanya anggaran untuk perjalanan dinas yang diperjuangkan, sementara anggaran untuk hal yang bersifat urgen dan skala prioritas tidak diperjuangkan. Pembangunan suatu daerah itu bukan hanya fisik saja, tapi pembangunan ekososbud (ekonomi, sosial, budaya).
“Tolong ke depannya anggaran untuk tanggap bencana dimasukkan ke Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), kalau dicoret di Bappeda, harap protes dan perjuangkan jangan diam saja, kalau sudah terjadi seperti ini kita sendiri yang bingung, mau bergerak bagaimana tidak bergerak bagaimana,”ungkapnya.
Dalam kesempatan itu hadir pula Pimpro PT.PGE Hulu Lais Hasan Basri, beliau mengucapkan rasa belasungkawanya atas duka bencana yang menimpa warga Lebong dan sekalian menyerahkan bantuan 1 ton beras dan 1000 dus Mi instan. Beliau juga menyampaikan untuk urusan bencana pihaknya akan selalu siap untuk membantu baik tenaga, peralatan ataupun logistik lainnya.
“Bencana yang melanda warga Lebong juga duka kami, kami adalah bagian dari masyarakat Lebong dan kami akan selalu siap membantu dalam bentuk apapun dan kapanpun,”tuturnya.
Dalam rapat tersebut hadir Penjabat Sekdakab Lebong Drs.Dalmuji Suranto, Asisten I Jafri, S.Sos., perwakilan dari Dinas PMD-Sos, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, PMI, Perwakilan TNI, Polri, dan pihak PT.PGE Hulu Lais. Semua leading sektor menyatakan siap untuk bersatu bahu membahu untuk mengatasi dampak bencana yang melanda warga Lebong beberapa hari lalu dan akan membentuk tim Satgas Komando Bencana untuk mempermudah dalam penanggulangan dan agar lebih terkoordinir. Kemudian akan mengusulkan untuk pengadaan perahu karet untuk wilayah yang dianggap rawan banjir dan perahu tersebut distandbykan di lokasi setempat untuk digunakan seandainya terjadi bencana banjir, terlepas nanti anggarannya dari APBD ataupun mungkin dianggarkan dari dana desa.
