Senin, 29 April 2019
PEWARTA : YOFING DT
GO BENGKULU, LEBONG – 26 April 2019 adalah duka bagi Provinsi Bengkulu, hampir semua wilayah Kabupaten dan kota yang ada diterpa bencana banjir dan longsor. 29 orang dikabarkan meninggal, dan 13 korban lainnya hilang sementra jumlah pengungsi mencapai 12 Ribu orang.
Begitupun halnya dengan Kabupaten Lebong, beberapa titik yang tersebar di enam Kecamatan terendam banjir yakni, Kecamatan Lebong Utara, Kecamtan Amen, Kecamatan Uram Jaya, Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti dan Kecamatan Bingin Kuning. Sementara 2 Kecamatan dilanda longsor yakni, Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kecamatan Topos dan jalan amblas di Kecamatan Lebong Atas. Beruntung saja tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Namun sangat disayangkan dari kejadian tersebut sepertinya belum ada tindakan konkrit dari pemerintah daerah untuk mengatasi dan meringankan beban korban terdampak bencana. Pantauan di lapangan sejauh ini baru ada bantuan berupa dapur umum dan perahu karet di beberapa titik saja. Dapur umum itupun hanya satu titik saja yakni di Kecamatan Uram Jaya, itupun hanya sebatas pendirian dapurnya saja sementara bahan untuk masak sebagiannya dari warga. Seperti halnya yang disampaikan Kepala Dinas PMD-Sos Reko Haryanto, S.Sos., M.Si. melalui Kepala Bidang Sosial Jimi Tri Susilo,S.St.Pi. ketika dibincangi awak gobengkulu.com (29/4), pihaknya hanya bisa membantu mendirikan dapur umum saja lantaran banyak rumah warga yang terendam banjir dan mereka tidak bisa memasak, sementara untuk bahannya seperti sembako sebagian dari dinas sebagian juga dari warga.
Terkait persediaan makanan masa panik Beliau mengaku di dinasnya di tahun 2019 memang tidak ada anggarannya, entah kenapa dan siapa yang mencoret dia mengaku tidak tahu. Pasalnya, menurut Jimmi kalau dilihat di RKA ada, tapi di DPA gak muncul. sementara mau minta bantuan ke Dinas Sosial Provinsi, menurutnya itu tidak mungkin mengingat hampir setiap wilayah di Provinsi Bengkulu terdampak bencana, untuk itu beliau akan mengusulkan bantuan ke Pusat tapi masih menunggu SK status bencana dulu dan rincian berapa korban dan berapa kerugian akibat dampak bencana itu sendiri, dan menurutnya SK status bencana dan rincian korban dan kerugian baru selesai hari ini (29/4).
“Kita hanya menyiapkan dapur umum dan membantu masak saja, kalau bahannya kita sama-sama, sebagian dari kita sebagian dari masyarakat, kita bukannya tidak mau menyalurkan bantuan sembako tapi memang stok kita gak ada, Kami hanya mengandalkan sisa persediaan tahun anggaran 2018, untuk tahun 2019 kami tidak ada anggarannya, kalau saya lihat di RKA nya ada tapi di DPA gak muncul, siapa yang mencoret saya gak tahu,”ujarnya.
Di lain tempat Penjabat Sekdakab Lebong Drs.Dalmuji Suranto ketika dikonfirmsi (29/4) terkait bencana yang melanda khususnya di Kabupaten Lebong, beliau mengaku prihatin dan akan segera menggelar rapat bersama stakeholder untuk mencari bagaimana langkah ke depannya mengatasi permasalahan tersebut.
“Besok kami akan gelar rapat terkait masalah itu (bencana,red) bersama seluruh stakeholder untuk mencari solusi penanganan dan meringankan beban korban terdampak, mengingat banyak sekali kerugian materi yang dialami warga, baik kerusakan rumah, sawah dan fasilitas umum lainnya,”ujarnya.
Ditambahkannya, bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebong sebenarnya sudah menjadi bagian dari kejadian rutin di setiap tahunnya, tapi sekali ini kejadiannya luar biasa dan hampir seluruh wilayah terdampak. Semua itu tidak lepas dari faktor perubahan iklim yang sangat ekstrim saat ini yang mengakibatkan bencana menjadi masif.
Berpedoman dari histori tahun-tahun sebelumnya lanjut Dalmuji, semua stakeholder harus lebih sensitif dan harus mempersiapakan segala sesuatunya sesuai dengan tupoksi masing-masing dari jauh hari, namun yang menjadi kendala selama ini adalah masalah klasik yakni “anggaran” pihaknya selalu terkendala di situ, entah apa yang membuat anggaran untuk tanggap bencana selalu dipangkas dan sepertinya dianggap bukan kebutuhan mendesak, sementara tidak satupun yang tahu kapan bencana itu akan datang.
“Saya berharap ke depannya hal seperti ini akan menjadi perhatian khusus, masa setiap ada bencana kita selalu beralasan anggaran sedangkan kita tahu sendiri Kabupaten Lebong selalu langganan bencana setiap tahunnya, artinya anggaran untuk tanggap bencana harus distandbykan dan tidak bisa dianggap sepele,”tuturnya.
Lanjutnya, “pihak swasta (perushaan/investor,red) yang ada di Kabupaten Lebong tolong lebih peka juga terhadap kejadian-kejadian yang melanda Kabupaten tercinta ini, jangan seolah-olah tidak tahu dan tidak mau ikut campur, kalau seandainya diminta partisipasi tolong ditanggapi segera, dan jangan terlalu kaku dengan aturan-aturan ataupun sistem (SOP,red) yang mengikat di perusahaan, ini kan bencana, kita tidak tahu kapan dia akan datang dan tidak satupun yang mengharapkannya,”pungkasnya.
