Jumat, 30 November 2018
PEWARTA : YOFING DT
GO LEBONG – Menindaklanjuti kunjungan tim korsubgah KPK RI ke Badan Layanan Pengadaan (BLP) beberapa waku lalu (15/11), terkait pokja pemilihan (ULP) harus independen dan tidak terikat dengan dinas manapun, BLP melakukan asesmen terhadap 152 ASN bersertifikat ahli di ruang lingkup Pemkab Lebong, hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Layanan Pengadaan Kabupaten Lebong Syarifudin, M.Si. ketika dikonfirmasi awak gobengkulu.com (30/11).
Dijelaskan oleh Syarif, setelah dilakukan verifikasi pihak BLP memutuskan mengundang 33 ASN yang masih aktif dengan jabatan eselon IV dan staf dari berbagai OPD (29/11). Namun dari 33 nama yang diundang hanya 10 orang saja yang hadir. Peserta yang hadir diberi materi tentang gambaran karir, tugas dan fungsi, serta gambaran estimasi insentif yang akan diperoleh apabila menjadi pokja pemilihan. Kemudian masing-masing peserta yang hadir diberi form kesediaan untuk menjadi pokja pemilihan dan siap melepas jabatan struktural di OPD masing-masing.
“Dari 10 orang yang hadir 5 orang menyatakan bersedia, 3 orang menyatakan tidak bersedia dan 2 orang lagi masih pikir-pikir,” ungkap Syarif.
Lanjut Syarif, hasil ini akan dibawa ke tim penilai dan pengawas pokja pada tanggal 4 Desember mendatang untuk menjadi bahan pertimbangan atas penunjukan pokja pemilihan tersebut. Kemudian dari hasil rapat tim penilai akan disampaikan ke BKPSDM untuk diusulkan SK yang kemudian akan dilantik langsung oleh Bupati.
“Kami berharap personel yang ditunjuk nanti dapat bekerja secara profesional dan berintegritas bebas intervensi dari pihak manapun, karena BLP sudah mempersiapkan anggaran yang cukup menjanjikan untuk pokja pemilihan yakni, tunjangan paket lelang senilai Rp.4-5jt perbulan, tunjangan fungsional 800rb/bln dan TPP setara eselon 4 senilai 2,4jt,” demikian Syarif.
