/
/
headlineLebong

Kemelut Lahan Warga Berkepanjangan, DPRD Lebong Kembali Hearing Bersama PT MHE

66
×

Kemelut Lahan Warga Berkepanjangan, DPRD Lebong Kembali Hearing Bersama PT MHE

Sebarkan artikel ini

PEWARTA : YOFING DT
SENIN, 23 JULI 2018

GO LEBONG – Menyikapi sengketa tanah antara warga Desa Tunggang dengan PT. Mega Hydro Energi, DPRD Lebong gelar hearing terbuka di ruang rapat DPRD pada Senin, (23/07). Mengundang kedua belah pihak yang bersengketa dan sejumlah instansi terkait yakni BPN, Polres dan unsur pemerintahan lainnya.

Hearing hari ini merupakan kelanjutan dari hearing yang digelar selasa, (17/07). Saat itu hanya mendengar keluhan dari warga. Hearing kedua ini masyarakat kembali menyampaikan keluhan mereka terkait pembangunan proyek PLTM oleh PT. MHE. Menurut warga, pihak perusahaan tidak ada keseriusan dalam berinvestasi.

Hal itu terlihat dari kelalaian perusahaan dalam hal pelunasan pembebasan lahan, yang berlarut-larut tanpa ada realisasi penyelesaian, dan menurut warga terindikasi pihak perusahaan mengambil tanah mereka tanpa melakukan pembebasan.

Disebutkan salah seorang warga, Sudirman, pada tahun 2011 pihak perusahaan pernah mendatanginya untuk membeli lahan. Waktu itu dia tidak mau menjual, kemudian ditahun 2017 pihak perusahaan melakukan pembukaan badan jalan.

“Material-material pembukaan jalan itu berimbas negatif terhadap lahan milik saya. Sehingga lahan saya yang berupa sawah dan kebun tidak bisa dimanfaatkan lagi. Saya pernah mendatangi perusahaan untuk minta pertanggungjawaban. Namun perusahaan mengaku lahan tersebut telah dibeli,” beber Sudirman.

Menurut Sudirman, dirinya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun. Setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi pihak perusahaan bersedia meralat batas tanah. Tetapi pihak perusahaan kembali berbuat curang, patok yang mereka pasang tidak seperti batas-batas hasil klarifikasi sebelumnya.

“Hal ini tidak hanya terjadi pada saya, salah satu warga yang bernama Toto, tanahnya juga terbelah akibat pembukaan badan jalan Perusahaan. Untuk itu kami kesini mohon keadilan, jangan menindas dan membodohi kami, dengan peraturan-peraturan dan hal-hal yang tidak kami mengerti,” tegas Sudirman.

Dengan difasilitasi komisi III DPRD Lebong, diambil kesimpulan. Untuk pembuktian akan turun ke lapangan Sealsa (24/07), dengan mengikutsertakan pihak BPN. Kedua belah pihak yang bersengketa juga saksi – saksi.

Pantauan gobengkulu.com hearing kali ini tidak mempermasalahkan soal pelunasan ganti rugi 70 persen yang belum dibayar, tapi lebih mengarah ke penyelesaian tanah yang bersengketa. Hal ini karena pihak perusahaan telah melakukan kesepakatan dengan warga pada tanggal 21 Juli 2018.

Direktur perusahaan, Joko Susanto menandatangani surat perjanjian diatas materai  dan beberapa saksi, bahwa pihak perusahaan akan melakukan pelunasan paling lambat 30 September 2018.

Sementara itu, Site Menager PT. MHE Wahyudi, sebelumnya menyatakan, pihaknya belum melakukan pelunasan ganti rugi tanah warga, karena masih menunggu petunjuk dari BPN. Sementara Kepala BPN Lebong, melalui Kabid Penataan Pertanahan, Yutis Iskandar menepis pernyataan dari site manager PT. MHE tersebut.

Menurutnya tidak ada hubungan pembayaran tanah warga menunggu petunjuk dari BPN. Karena tidak ada kapasitas pihak BPN dalam pembebasan lahan tersebut. Menurut yutis, itu intern mereka.

“Jika mau bikin sertifikat mereka harus melakukan pelunasan 100 persen dulu tanah warga. Baru kita bisa diperoses. Ini malah menyebutkan masih nunggu petunjuk dari kita, baru melakukan pelunasan, kan aneh itu,” sesal Yutis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *