PEWARTA : YOFING DT
KAMIS 5 JULI 2018
GO LEBONG – Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lebong sepertinya hingga saat ini belum dapat berjalan secara menyeluruh, apalagi memperoleh hasil yang optimal. Padahal, program ini merupakan upaya bersama banyak pihak terutama lintas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, OPD untuk bisa menanggulangi masalah kemiskinan tersebut.
Hal itu dibeberkan secara langsung oleh Wakil Bupati Lebong Wawan Fernandez, SH, MKn, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) ia mengaku geram atas kinerja OPD, yang dinilai belum serius untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Lebong.
“Oleh karena itu , kepada Kepala Dinas jika tidak serius menjalankan amanah, saya sarankan mundur saja dari sekarang. Karena pengentasan kemiskinan butuh lebih serius lagi,” tegas Wabup usai Rakor Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD), dan Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lebong, Kamis (05/06) di Aula Kantor Bapeda Lebong.
Lebih jauh Wabup sangat menyayangkan, atas masih banyaknya pejabat OPD yang fokus mengejar jabatan saja. Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari banyaknya program pengentasan kemiskinan yang tidak berjalan dengan optimal.
“Masyarakat sudah lelah melihat kepala dinas yang hanya berebut jabatan, tetapi ketika sudah dapat amanah malah mereka abaikan. Untuk itu kedepannya nanti, saya minta dikumpulkan lagi seluruh OPD guna mengevaluasi, sejauh mana keseriusan OPD dalam upaya pengentasan kemiskinan di Lebong ini,” terang Wabup.
Rakor LP2KD yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Bappeda Lebong Yumiriani, S.Sos menghasilkan 4 poin kesepakatan, pertama melaksanakan koordinasi, sinkoronisasi, harmonisasi, dan integrasi secara intens antar OPD teknis dalam melaksanakan tugas.
Kedua, adanya evaluasi dan validasi data terhadap capaian program khusus Bidang Kemiskinan yang mencakup program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan pada masing-masing OPD teknis serta program kemitraan yang melibatkan pelaku usaha.
Ketiga, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lebong dapat memberikan rekomendasi kepada Pemkab Lebong, dalam penyusunan rencana kerja Penbangunan Daerah, khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan. Kemudian yang terakhir, membuat berita acara untuk dijadikan sebagai pedoman untuk koordinasi LP2KD dan penguatan TKPKD.
