Raperda Perubahan Terancam Batal, Begini Ungkapan Pansus DPRD dan Bupati Kepahiang

0
368
Ketua Pansus I, Zainal (foto: m fauzi)

PEWARTA : M FAUZI
RABU 25 APRIL 2018

GO KEPAHIANG – Pengesahan Raperda perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Kepahiang terancam dibatalkan. Namun Ketua Pansus I DPRD Zainal mengatakan, penilaian tersebut terlalu dini dikatakan.

Diakui Zainal, memang ada beberapa dokumen pendukung atas Raperda yang belum dilengkapi, dan itu harus dilengkapi, karena merupakan pendukung kekuatan sehingga Raperda bisa disahkan menjadi Perda.

“Kita minta audiensi dengan Bupati, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara eksekutif dan legislati dalam mengambil keputusan.  Kita khawatir, laporan dari OPD tidak sesuai. Dalam membahas revisi sebelumnya yang diutus oleh OPD adalah staff yang tidak berkompeten, tentunya tidak bisa mengambil keputusan,” ujar Zainal.

Dijelaskan oleh Zainal, yang menentukan batal atau tidaknya, itu melalui keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif. Khusunya antara Pansus dan OPD terkait atau yang mengusulkan.

“Jadi terlalu dini bila ditakan bahwa revisi perda RTRW ini dibatalkan, karena yang memutuskan bukan mutlak berada di DPR, tapi bersama dengan mitra kerja yang mengusul kan,” terang dia.

Untuk itu ia menyarankan agar kekurangan dokumen dapat dilengkapi terlebih dahulu baru kemudian bisa disahkan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian persetujuan substansi dalam rangka penetapan PERDA tentang RTR provinsi dan RTR Kabupaten/Kota Meliputi 14 item.

Sementara itu, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid yakin bahwa Raperda tersebut bakal disahkan menjadi perda. Sebab, kata bupati, bila tidak disahkan maka akan menghambat pengembangan destinasi wisata dan TPA Sampah.

” Kita yakin Raperda disetujui. sebab ini untuk kepentingan publik,” kata via ponsel.

Editor : Uj

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here