PEWARTA : YOFING DT
SELASA 17 APRIL 2018
GO LEBONG – Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP), pemerintah Kabupaten lebong, Selasa (17/4) gelar bombingan teknis (Bimtek) di gedung Graha Bina Praja lebong.
Dalam penyampaiannya, Bupati Lebong H.Rosjonsyah,SIp MSi mengatakan, acara tersebut sangat penting guna menyusun strategi untuk meningkatkan pelayanan publik dan SAKIP di Kabupaten Lebong, karena sampai dengan tahun kemaren (2017) masih berada di zona kuning (sedang).
“Target kita di 2018 kita bisa meningkatkan ke zona hijau, tentunya hal ini tidak mungkin kita capai tanpa adanya strategi dan dukungan dari masing-masing OPD. Apabila tetap tidak ada perubahan dan kepatuhan maka akan ada sanksi yang didapat yaitu berupa non job jabatan seperti surat himbauan yang saya terima dari Kemenpan beberapa hari yang lalu,” tegas Bupati.
Kepala Biro Organisasi Pemerintah Propinsi Bengkulu, Firman Romzi ketika ditemui seusai acara mengakui, memang Lebong masih berada di zona kuning, inilah fungsi bersama ombudsman melakukan pantauan dan evaluasi terhadap tingkat Pelayanan Publik dan SAKIP.
“Harapan kita dengan diselenggarakannya Bimbingan Tekhnik ini akan menemukan strategi-strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkankan grade dari kuning ke hijau,” kata Firman.
Untuk itu, kata dia, bersama jalani fungsinya, memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Jangan dipersulit bila itu menyangkut pelayanan publik. Karena ASN adalah melayani.
“Ini semua akan terwujud apabila tingkat kepatuhan dan niat kita sudah ada. Untuk zona kuning, kita masih berbicara masalah kepatuhan dan fasilitas yang disediakan, kita masih berbicara tentang ada atau tidaknya, kita belum berbicara puas atau tidaknya, misalkan fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus dan lansia atau untuk ibu-ibu menyusui harus ada ruang khusus,” papar Firman.
Sejauh ini, menurut penilaian dia, tingkat kepatuhan Kabupaten Lebong masih tergolong rendah. terbukti dari belum terlihat kotak pengaduan atau ruangan khusus untuk ibu-ibu menyusui.
“Jadi melalui bimbingan tekhnis ini kita harap dapat meningkatkan kesadaran dan menemukan strategi untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelayanan publik. Kepada Inspektorat kami harap jangan hanya terfokus dengan pemeriksaan penggunaan anggaran, saja tapi juga administrasi dan pelayanan OPD,” tandasnya.
Editor : Uj
